Sabtu, 26 Februari 2011

Sistem Ekonomi

NAMA : GHITA NATALIA
NPM : 22210989
KELAS : 1EB06


A. Pengertian Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi merupakan sekumpulan unsur atau komponen ekonomi yang saling berhubungan dalam masyarakat. Komponen-komponen tersebut adalah lembaga dan dengan segala aktivitas ekonominya yang berada di masyarakat. 

Definisi dari Sistem Ekonomi menurut beberapa pakar di dunia :

- Pengertian sistem ekonomi menurut Dumairy (1966), adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, padangan dan pola hidupmasyarakat tempatnya berpijak. Oleh sebab itu, Dumary berpendapat bahwa sebagian bagian dari suprasistem kehidupan, sistem ekonomi di suatu negara berkaitan erat dengan sistem-sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat dan sistem serta ideologi politik di negara tersebut.

Sistem ekonomi:
• Subyek/obyek: manusia (subyek) dan barang ekonomi (obyek)
• Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan
• Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian

Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain, yang dipilih atau diterima atau diterapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan langsung.

- Sistem Ekonomi menurut Chester A. Bernard, adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan dapat berupa makhluk-makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem kehidupan atau kumpulan fakta, dan untuk sistem informasi atau bahkan kombinasi dari subjek-subjek tersebut.

- Menurut Sanusi (2000) sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga/pranata (ekonomi, sosial dan ide) yang saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan masalah pokok setiap perekonomian... produksi, distribusi, konsumsi.

Sanusi (2000), perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:
a) Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan
b) Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
c) Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
d) Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab manajer
e) Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
f) Pengaturan motivasi usaha
g) Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
h) Penentuan pertumbuhan ekonomi
i) Pengendalian stabilitas ekonomi
j) Pengambilan keputusan
k) Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan

- Menurut Gregory Grossman(1984),yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah:
sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga(institusi-institusi)ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menompang dan mempengaruhi.
"...system is the notion that the vorious parts and components(economics units and agents, institutions)not only interconnect and interact but do so with a certain degree of mutual consistency and coherence..."(gregory grossman,1984,halaman 15)

- Menurut Lemhannas (1989), ada 8 kekuatan yang mempengaruhi sistem ekonomi yang di terapkan/dipilih oleh suatu negara, yaitu :
• Falsafah dan ideologi
• Akumulasi ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakatnya
• Nilai-nilai moral dan adat kebiasaan masyarakatnya
• Karakteristik demografinya
• Nilai estetika, norma-norma serta kebudayaan masyarakatnya
• Sistem hukum nasionalnya
• Sistem politiknya
• Subsistem-subsistem sosialnya, termasuk pengalaman sejarah pada masa lalu serta uji coba yang dilakukan masyarakatnya dalam mewujudkan tujuan ekonominya.

Perbedaan satu sistem dengan sistem lainnya terlihat dari ciri-ciri dibawah ini menurut Sanusi :
• Kebebasan konsumen dalam memilih barang atau jasa yang dibutuhkan
• Kebebasan masyarakat dalam memilih lapangan kerja
• Pengaturan pemilihan/pemakaian alat-alat produksi
• Pemilihan usaha yang di manifestasikan dalam tanggung jawab manajer
• Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
• Pengaturan motivasi usaha
• Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
• Penentuan pertumbuhan ekonomi
• Pengendalian stabilitas ekonomi
• Pengambilan keputusan
• Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan

B. Macam-Macam Sistem Ekonomi

1) Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu. Dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat setempat sangat berpengaruh kuat. Dalam bidang produksi, biasanya mereka hanya memproduksi untuk diri sendiri saja. Oleh karena itu, sistem ekonomi tradisional ini sangat sederhana sehingga tidak lagi bisa menjawab permasalahan ekonomi yang semakin berkembang.

Dalam sistem ekonomi tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain kegiatan ekonomi yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi semuanya diatur oleh masyarakat.

Ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah :
• Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana
• Hanya sedikit menggunakan modal
• Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang)
• Belum mengenal pembagian kerja
• Masih terikat tradisi
• Kehidupan gotong-royong dan kekeluargaan sangat dominan
• Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran
• Aturan yang dipakai adalah aturan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan
• Kehidupan masyarakatnya sangat sederhana

Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut :
• Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat
• Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul
• Tidak individualistis

Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional adalah :
• Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah
• Mutu barang hasil produksi masih rendah

2) Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas)
Sistem ekonomi pasar sering juga disebut sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengolahan dan pemanfaatan sumber daya di dalam perekonomian yang dilakukan oleh individu dan terbebas dari campur tangan pemerintah.

Tokoh yang memopulerkan sistem ekonomi pasar adalah Adam Smith. Bukunya yang terkenal berjudul The Wealth of Nation. Adam Smith menyatakan bahwa “perekonomian akan berjalan dengan baik apabila pengaturannya diserahkan kepada mekanisme pasar atau mekanisme harga”. Teori ini kemudian dikenal dengan sebutan The Invisible Hands. Sistem ekonomi pasar banyak dianut oleh negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Salah satu ciri sistem ekonomi pasar adalah berlakunya persaingan secara bebas. Akibatnya yang kuat bertambah kuat, sedang yang lemah semakin terdesak tidak berdaya. Untuk mengatasi keadaan itu pemerintah ikut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan yang dianggap perlu, sehingga terbentuk sistem ekonomi pasar yang terkendali, bukan ekonomi bebas lagi.

Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah :
• Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal
• Peranan pemerintah dalam perekonomian sangat kecil
• Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya
• Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba
• Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta)
• Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
• Persaingan dilakukan secara bebas
• Peranan modal dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi
• Hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi merupakan hak milik perseorangan yang dilindungi sepenuhnya oleh negara.

Kebaikan dari sistem ekonomi antara lain:
• Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi
• Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi
• Munculnya persaingan untuk maju
• Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku dipasar
• Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba

Kelemahan dari sistem ekonomi antara lain:
• Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan
• Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal
• Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat
• Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasisumber daya oleh individu

3) Sistem Ekonomi Komando (Terpusat)
Sistem ekonomi komando sering juga disebut sebagai sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengaturan perekonomian dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi ini peranan pemerintah dalam berbagai kegiatan ekonomi sangat dominan. Pemerintah bertindak sangat aktif, segala kebutuhan hidup termasuk keamanan dan pertahanan direncanakan oleh pemerintah secara terpusat. Pelaksanaan dilakukan oleh daerah-daerah di bawah satu komando dari pusat. Masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi, semuanya diatur oleh pemerintah secara terpusat. Kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dibatasi sehingga inisiatif perorangan tidak dapat berkembang. Pada umumnya sistem ekonomi terpusat ini diterapkan pada negara-negara yang menganut paham komunis.

Tokoh yang memopulerkan sistem ekonomi komando adalah Karl Marx. Ia adalah seorang ahli filsafat berkebangsaan Jerman. Bukunya yang terkenal berjudul Das Capital. Dalam sistem ekonomi komando, semua kegiatan ekonomi diatur dan direncanakan oleh pemerintah. Pihak swasta tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan perekonomian. Semua permasalahan perekonomian yang meliputi what, how, dan for whom semuanya dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat sehingga semua alat produksi dikuasai oleh pemerintah. Sistem ekonomi komando banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Timur dan Cina.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri sistem perekonomian komando adalah sebagai berikut:
• Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah
• Hak milik perorangan tidak diakui
• Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian
• Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah

Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat adalah:
• Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya
• Pasar barang dalam negeri berjalan lancar
• Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga
• Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan
• Jarang terjadi krisis ekonomi

Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah :
• Mematikan inisiatif individu untuk maju
• Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
• Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya

4) Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran ini mengambil kelebihan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi campuran, persoalan organisasi ekonomi sebagian dipecahkan melalui mekanisme pasar dan sebagian lagi dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat. Dalam sistem ini sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui. Sistem ekonomi campuran ini dasarnya merupakan perpaduan antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar.

Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah :
• Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat
• Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah
• Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
• Campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor yang menguasai hajat hidup orang banyak.
• Kebebasan bagi individu untuk berusaha tetap ada sehingga setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya
• Hak milik individu atas faktor-faktor produksi diakui, tetapi ada pembetasan dari pemerintah;
• Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang

5) Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Sistem Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada (kepentingan) ekonomi rakyat sehingga terwujud kemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatanyang demokratis yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya juga dinikmati oleh semua warga masyarakat.

Sistem Ekonomi Pancasila memiliki empat ciri yang menonjol, yaitu :
1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.
2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.

REFERENSI
http://www.scribd.com/doc/19623974/Sistem-Ekonomi-Indonesia

Firmansyah, Herlan dan Ramdani, Dani, 2009, Ilmu Pengetahuan Sosial 2 : untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII /Semester 1 dan 2, Jakarta : Pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, h. 195 – 197.

Selasa, 22 Februari 2011

SISTEM EKONOMI INDONESIA

NAMA  : GHITA NATALIA
NPM     : 22210989
KELAS : 1EB06


[Artikel - Th. I - No. 2 - April 2002]
Sri-Edi Swasono


PENDAHULUAN
Dalam perkembangan globalisasi seperti kita saksikan saat ini ternyata tidak makin mudah menyajikan pemahaman tentang adanya sistem ekonomi Indonesia. Kaum akademisi Indonesia terkesan makin mengagumi globalisasi yang membawa perangai “kemenangan” sistem kapitalisme Barat. Sikap kaum akademisi semacam ini ternyata membawa pengaruh besar terhadap sikap kaum elit politik muda Indonesia, yang mudah menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya.

Pemahaman akan sistem ekonomi Indonesia bahkan mengalami suatu pendangkalan tatkala sistem komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur dinyatakan runtuh. Kemudian dari situ ditarik kesimpulan kelewat sederhana bahwa sistem kapitalisme telah memenangkan secara total persaingannya dengan sistem komunisme. Dengan demikian, dari persepsi simplisistik semacam ini, Indonesia pun dianggap perlu berkiblat kepada kapitalisme Barat dengan sistem pasar-bebasnya dan meninggalkan saja sistem ekonomi Indonesia yang “sosialistik” itu.

Kesimpulan yang misleading tentang menangnya sistem kapitalisme dalam percaturan dunia ini ternyata secara populer telah pula “mengglobal”. Sementara pemikir strukturalis masih memberikan peluang terhadap pemikiran obyektif yang lebih mendalam, dengan membedakan antara runtuhnya negara-negara komunis itu secara politis dengan lemahnya (atau kelirunya) sistem sosialisme dalam prakteknya.

Pandangan para pemikir strukturalis seperti di atas kurang lebihnya diawali oleh fenomena konvergensi antara dua sistem raksasa itu (kapitalisme dan komunisme) a.l. seperti dkemukakan oleh Raymond Aron (1967), bahwa suatu ketika nanti anak-cucu Krushchev akan menjadi “kapitalis” dan anak-cucu Kennedy akan menjadi “sosialis”.
Mungkin yang lebih benar adalah bahwa tidak ada yang kalah antara kedua sistem itu. Bukankah tidak ada lagi kapitalisme asli yang sepenuhnya liberalistik dan individualistik dan tidak ada lagi sosialisme asli yang dogmatik dan komunalistik.

Dengan demikian hendaknya kita tidak terpaku pada fenomena global tentang kapitalisme vs komunisme seperti dikemukakan di atas. Kita harus mampu mengemukakan dan melaksanakan sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengabaikan hak dan tanggung jawab global kita.

Globalisasi dengan “pasar bebas”nya memang berperangai kapitalisme dalam ujud barunya. Makalah ini tidak dimaksudkan untuk secara khusus mengemukakan tentang hal-hal mengapa globalisasi perlu kita waspadai namun perlu dicatat bahwa globalisasi terbukti telah menumbuhkan inequality yang makin parah, melahirkan “the winner-take-all society” (adigang, adigung, aji mumpung), disempowerment dan impoversishment terhadap si lemah. Tentu tergantung kita, bagaimana memerankan diri sebagai subyek (bukan obyek) dalam ikut membentuk ujud globalisasi. Kepentingan nasional harus tetap kita utamakan tanpa mengabaikan tanggungjawab global. Yang kita tuju adalah pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia.

LANDASAN SISTEM EKONOMI INDONESIA

Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyuat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang).

Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus.

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.

Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yuang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan “dikembalikan” ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945.

Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.

WILOPO –VS- WIDJOJO

Pancasila hampir-hampir tidak terdengar lagi. Seolah-olah orang Indonesia merasa tidak perlu Pancasila lagi sebagai ideologi negara. Tanpa suatu ideologi negara yang solid, suatu bangsa tidak akan memiliki pegangan, akan terombang-ambing tanpa platform nasional yang akan memecah-belah persatuan. Pancasila merupakan “asas bersama” (bukan “asal tunggal”) bagi pluralisme Indonesia, suatu common denominator yang membentuk kebersamaan.
Sistem Eknomi Pancasila pun hampir-hampir hilang dalam pemikiran ekonomi Indonesia. Bahkan demikian pula Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan ideologinya akan dihilangkan. Apa yang sebenarnya terjadi?
Perdebatan mengenai Pasal 33 UUD 1945 (terutama Ayat 1-nya) sudah dimulai sejak awal. Yang paling pertama dan monumental adalah perdebatan pada tanggal 23 September 1955 antara Mr. Wilopo, seorang negarawan, dengan Widjojo Nitisastro, mahasiswa tingkat akhir FEUI.
Di dalam perdebatan itu kita bisa memperoleh kesan adanya bibit-bibit untuk ragu meminggirkan liberalisme sebagai peninggalan kolonial serta menolak koperasi sebagai wadah kekuatan rakyat dalam keekonomian nasional, betapapun hanya tersirat secara implisit, dengan memadukan tujuan untuk mencapai “peningkatan pendapatan perkapita” dan sekaligus “pembagian pendapatan yang merata”, sebagaimana (tersurat) dikemukakan oleh Widjojo Nitisastro.
Di awal penyajiannya dalam debat itu, Widjojo Nitisastro menyatakan adanya ketidaktegasan akan Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945, kemudian mempertanyakannya, apakah ketidaktegasan ini disebabkan oleh “kontradiksi inheren” yang dikandungnya (karena masih mengakui adanya perusahaan swasta yang mengemban semangat liberalisme, di samping perusahaan negara dan koperasi), ataukah karena akibat tafsiran yang kurang tepat. Pertanyaan Widjojo Nitisastro semacam itu sebenarnya tidak perlu ada apabila beliau menyadari makna Ayat II Aturan Peralihan UUD 1945 dan mengkajinya secara mendalam.
Di samping itu, menurut pendapat saya, Widjojo Nitisastro alpa memperhatikan judul Bab XIV UUD 1945 di mana Pasal 33 (dan Pasal 34) bernaung di dalamnya, yaitu “Kesejahteraan Sosial”, sehingga beliau terdorong untuk lebih tertarik terhadap masalah bentuk-bentuk badan usaha (koperasi, perusahaan negara dan swasta) daripada terhadap masalah ideologi kerakyatan yang dikandung di dalam makna “Kesejahteraan Sosial” itu. Akibatnya beliau alpa pula bahwa yang paling utama berkaitan dengan kesejahteraan sosial adalah “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak” (ayat 2 Pasal 33 UUD), di luar cabang-cabang produksi itu (ditegaskan Bung Hatta) swasta masih memperoleh tempat.
Terlepas dari itu Widjojo Nitisastro pada tahun 1955 itu telah menekankan pentingnya negara memainkan peran aktif dalam pengendalian dan melaksanakan pembangunan ekonomi (alangkah baiknya apabila kaum Widjojonomics saat ini mengikuti pandangan Widjojo yang dikemukakannya ini, yang saya anggap bagian ini tepat sekali).
Sementara Mr. Wilopo menangkap ide kerakyatan dan demokrasi ekonomi (istilahnya: mengikuti jalan demokratis untuk memperbaiki nasib rakyat). Beliau mendukung agar negeri ini tidak berdasarkan konsep liberalisme ekonomi sebagai bagian dari pelaksanaan Asas-Asas Dasar (platforms) yang dianut oleh konstitusi kita (UUDS, pen.). Beliau mengatakan lebih lanjut bahwa “sejak semula sudah diakui bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang muncul dalam UUDS sebagai Pasal 38, memang sangat penting, karena dimaksudkan untuk mengganti asas ekonomi masa lalu (asas ekonomi kolonial, pen.) dengan suatu asas baru (asas ekonomi nasional, yaitu asas kekeluargaan, pen.).
Dalam berbagai artikel saya telah menindaklanjuti pemikiran Mr. Wilopo ini dengan mengemukakan bahwa Ayat II Aturan Peralihan UUD 1945 merupakan sumber hukum yang perlu kita perhatikan. Ayat II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Artinya Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan “asas kekeluargaan” berlaku bagi Indonesia sejak ditetapkan berlakunya UUD 1945, namun tetap masih berlaku pula peraturan perundangan kolonial, tak terkecuali KUHD (Wetboek van Koophandel) yang berasas perorangan (liberalisme). Pasal 33 UUD 1945 berlaku secara permanen, sedang KUHD sebagai akibat Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku secara temporer (transisional). Mereka yang mau memahami pula kedudukan Pasal 33 UUD 1945 dan asas kekeluargaan hendaknya memahami kedudukan peraturan perundangan mengenai keekonomian dalam konteks Aturan Peralihan ini. Artinya, KUHD yang berasas perorangan yang harus di-Pasal 33-kan, bukan Pasal 33 yang harus di-KUHD-kan.

SIAPA YANG DISEBUT RAKYAT?

Dari landasan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas (Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS No. XXIII/66 dan GBHN-GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1998, 1999), jelas bahwa ekonomi Indonesia berpedoman pada ideologi kerakyatan. Apa itu kerakyatan dan siapa itu rakyat?
Banyak orang mengatasnamakan rakyat. Ada yang melakukannya secara benar demi kepentingan rakyat semata, tetapi ada pula yang melakukannya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang terakhir ini tentulah merupakan tindakan yang tidak terpuji. Namun yang lebih berbahaya dari itu adalah bahwa banyak di antara mereka, baik yang menuding ataupun yang dituding dalam mengatasnamaan rakyat, adalah bahwa mereka kurang sepenuhnya memahami arti dan makna rakyat serta dimensi yang melingkupinya.
Sekali lagi, siapa yang disebut “rakyat”? Pertanyaan semacam ini banyak dikemukakan secara sinis oleh sekelompok pencemoh yang biasanya melanjutkan bertanya, “bukankah seorang konglomerat juga rakyat, bukankah Liem Sioe Liong juga rakyat?” Tentu! Namun yang jelas perekonomian konglomerat bukanlah perekonomian rakyat.
“Rakyat” adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistik, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah “the common people”, rakyat adalah “orang banyak”. Pengertian rakyat berkaitan dengan “kepentingan publik”, yang berbeda dengan “kepentingan orang-seorang”. Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Ada yang disebut “public interest” atau “public wants”, yang berbeda dengan “private interest” dan “private wants”. Sudah lama pula orang mempertentangkan antara “individual privacy” dan “public needs” (yang berdimensi domain publik). Ini analog dengan pengertian bahwa “social preference” berbeda dengan hasil penjumlahan atau gabungan dari “individual preferences”. Istilah “rakyat” memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat “publik” itu.
Mereka yang tidak mampu mengerti “paham kebersamaan” (mutuality) dan “asas kekeluargaan” (brotherhood atau broederschap) pada dasarnya karena mereka tidak mampu memahami arti dan makna luhur dari istilah “rakyat” itu, tidak mampu memahami kemuliaan adagium “vox populi vox Dei”, di mana rakyat lebih dekat dengan arti “masyarakat” atau “ummat”, bukan dalam arti “penduduk” yang 210 juta. Rakyat atau “the people” adalah jamak (plural), tidak tunggal (singular).
Seperti dikemukakan di atas, kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki “otokrasi ekonomi”, sebagaimana pula demokrasi politik menolak “otokrasi politik”.
Dari sini perlu kita mengingatkan agar tidak mudah menggunakan istilah “privatisasi” dalam menjuali BUMN. Yang kita tuju bukanlah “privatisasi” tetapi adalah “go-public”, di mana pemilikan BUMN meliputi masyarakat luas yang lebih menjamin arti “usaha bersama” berdasar atas “asas kekeluargaan”.

PASAL 33 UUD 1945 PERLU DIPERTAHANKAN

Pasal 33 UUD 1945 harus dipertahankan. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal mengenai keekonomian yang berada pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan. Dengan menempatkan Pasal 33 1945 di bawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan test untuk keberhasilan pembangunan, bukan semata-mata per-tumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fisikal. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang mulia, pasal yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang-perorang. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal restrukturisasi ekonomi, pasal untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi.

Saat ini Pasal 33 UUD 1945 (ide Bung Hatta yang dibela oleh Bung Karno karena memangku ide “sosio-nasionalisme” dan ide “sosio-demokrasi”) berada dalam bahaya. Pasal 33 UUD 1945 tidak saja akan diamandemen, tetapi substansi dan dasar kemuliaan ideologi kebangsaan dan kerakyatan yang dikandungnya akan diubah, artinya akan digusur, oleh sekelompok pemikir dan elit politik yang kemungkinan besar tidak mengenal platform nasional Indonesia.

Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 menegaskan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Perkataan disusun artinya “direstruktur”. Seorang strukturalis pasti mengerti arti “disusun” dalam konteks restrukturisasi ekonomi, merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, menghilangkan subordinasi ekonomi (yang tidak emancipatory) dan menggantinya dengan demokrasi ekonomi (yang participatory dan emancipatory).

Mari kita baca Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 “… Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajad hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasinya …”. Bukankah sudah diprediksi oleh UUD 1945 bahwa orang-orang yang berkuasa akan menyalahgunakan kekuasaan, akan habis-habisan ber-KKN karena melalaikan asas kekeluargaan. Bukankah terjadinya ketidakadilan sosial-ekonomi mass poverty, impoverishmen dan disempowerment terhadap rakyat karena tidak hidupnya asas kekeluargaan atau brotherhood di antara kita? Dalam kebersamaan dan asas kekeluargaan, keadilan sosial-ekonomi implisit di dalamnya.

Dari Penjelasan UUD 1945 juga kita temui kalimat “… Meskipun dibikin UUD yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perorangan, UUD itu tentu tidak ada artinya dalam praktek …”. Ini kiranya jelas, self-explanatory.

Pasal 33 UUD 1945 akan digusur dari konstitusi kita. Apa salahnya, apa kelemahannya? Apabila Pasal 33 UUD 1945 dianggap mengandung kekurangan mengapa tidak disempurnakan saja dengan ayat-ayat tambahan, dengan tetap mempertahankan 3 ayat aslinya.

Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya makin relevan dengan tuntutan global untuk menumbuhkan global solidarity dan global mutuality. Makin berkembangnya aliran sosial-demokrasi (Anthony Giddens, Tony Blair, dll) makin meningkatkan relevansi Pasal 33 UUD 1945 saat ini. Saat ini 13 dari 15 negara Eropa Barat menganut paham sosial-demokrasi (Dawam Rahardjo, 2000).

Memang tidak akan mudah bagi mereka untuk memahami Pasal 33 UUD 1945 tanpa memiliki platform nasional, tanpa memiliki ideologi kerakyatan, ataupun tanpa memahami cita-cita sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang saat ini tetap relevan. Mereka (sebagian ekonom junior) kiranya tidak suka mencoba memahami makna “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (ayat 1 Pasal 33). “Kebersamaan” adalah suatu “mutuality” dan “asas kekeluargaan” adalah “brotherhood” atau “broederschap” (bukan kinship atau kekerabatan), bahasa agamanya adalah ukhuwah, yang mengemban semangat kekolektivan dan solidaritas sosial. M. Umer Chapra (2001) bahkan menegaskan bahwa memperkukuh brotherhood merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan ekionomi,. Brotherhood menjadi sinergi kekuatan ekonomi utnuk saling bekerjasama, tolong-menolong dan bergotong-royong.

Pura-pura tidak memahami makna mulia “asas kekeluargaan” terkesan untuk sekedar menunjukkan kepongahan akademis belaka. “Asas kekeluargaan” adalah istilah Indonesia yang sengaja diciptakan untuk memberi arti brotherhood, seperti halnya persatuan Indonesia” adalah istilah Indonesia untuk nasionalisme, dan “kerakyatan” adalah istilah Indonesia untuk demokrasi.(Mubyarto, 2001).

Memang yang bisa memahami asas kekeluargaan adalah mereka yang bisa memahami cita-cita perjuangan dalam konteks budaya Indonesia, yang mampu merasakan sesamanya sebagai “saudara”, “sederek”, “sedulur”, “sawargi”, “kisanak”, “sanak”, “sameton” dan seterusnya, sebagaimana Al Islam menanggap sesama ummat (bahkan manusia) sebagai “saudara”, dalam konteks rahmatan lil alamin.

Jadi asas kekeluargaan yang brotherhood ini bukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan (bukan family system atau kinship) yang nepotistik. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi kolektif (cooperativism) yang dianut Indonesia Merdeka, sebagai lawan dari asas individualisme yang menjadi dasar sistem ekonomi kolonial yang dipelihara oleh Wetboek van Koophandel (KUHD). Itulah sebabnya UUD 1945 memiliki Aturan Peralihan, yang Ayat II-nya menegaskan bahwa sistem hukum kolonial berdasar KUH Perdata, KUH Pidana, KUHD, dll tetap berlaku secara temporer, yang berkedudukan sebagai “sementara sebelum diadakan yang baru menurut UUD 1945”, artinya dalam posisi “peralihan”. Jadi yang tidak tahu, lalu ingin menghapuskan ketiga ayat Pasal 33 UUD 1945 itu adalah mereka yang mungkin sekali ingin merubah cita-cita dasar Indonesia Merdeka.

Mengulang yang disinggung di atas, “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, merupakan satu paket sistem ekonomi untuk merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, di mana “partisipasi” dalam kehidupan ekonomi harus pula disertai dengan “emansipasi”. Kebersamaan menjadi dasar bagi partisipasi dan asas kekeluargaan menjadi dasar bagi emansipasi. Tidak akan ada partisipasi genuine tanpa adanya emansipasi.

Pasal 33 UUD 1945 tidak punya andil apapun dan keterpurukan ekonomi saat ini, suatu keterpurukan terberat dalam sejarah Republik ini. Bukan Pasal 33 UUD 1945 yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam jebakan utang (debt-trap) yang seganas ini. Pasal 33 UUD 1945 tidak salah apa-apa, tidak ikut memperlemah posisi ekonomi Indonesia sehingga kita terhempas oleh krisis moneter. Pasal 33 UUD 1945 tidak ikut salah apa-apa dalam menghadirkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bukan Pasal 33 UUD 1945 yang menjebol Bank Indonesia dan melakukan perampokan BLBI. Bukan pula Pasal 33 yang membuat perekonomian diampu dan di bawah kuratil negara tetangga (L/C Indonesia dijamin Singapore). Bukan Pasal 33 yang menghadirkan kesenjangan ekonomi (yang kemudian membentuk kesenjangan sosial yang tajam dan mendorong disintegrasi sosial ataupun nasional), meminggirkan rakyat dan ekonominya. Bukan pula Pasal 33 yang membuat distribusi pendapatan Indonesia timpang dan membiarkan terjadinya trickle-up mechanism yang eksploitatif terhadap rakyat, yang menumbuhkan pelumpuhan (disempowerment) dan pemiskinan rakyat (impoverishment). Lalu, mengapa kita mengkambinghitamkan Pasal 33 UUD 1945 dan justru mengagung-agungkan globalisasi dan pasar-bebas yang penuh jebakan bagi kita? Pasal 33 tidak menghambat, apalagi melarang kita maju dan mengambil peran global dalam membentuk tata baru ekonomi mondial.

Tiga butir Ayat Pasal 33 UUD 1945 tidak seharusnya dirubah, tetapi ditambah ayat-ayat baru, bukan saja karena tidak menjadi penghambat pembangunan ekonomi nasional tetapi juga karena tepat dan benar. Kami mengusulkan berikut ini sebagai upaya amandemen UUD 1945, yang lebih merupakan suatu upaya memberi “addendum”, menambah ayat-ayat, misalnya untuk mengakomodasi dimensi otonomi daerah dan globalisasi ekonomi, dengan tetap mempertahankan tiga ayat aslinya.

PENUTUP:  SIAPA YANG BERDAULAT, PASAR, ATAU RAKYAT?
Kesalahan utama kita dewasa ini terletak pada sikap Indonesia yang kelewat mengagumi pasar-bebas. Kita telah “menobatkan” pasar-bebas sebagai “berdaulat”, mengganti dan menggeser kedaulatan rakyat. Kita telah menobatkan pasar sebagai “berhala” baru.

Kita boleh heran akan kekaguman ini, mengapa dikatakan Kabinet harus ramah terhadap pasar, mengapa kriteria menjadi menteri ekonomi harus orang yang bersahabat kepada pasar. Bahkan sekelompok ekonom tertentu mengharapkan Presiden Megawati pun harus ramah terhadap pasar. Mengapa kita harus keliru sejauh ini.

Mengapa tidak sebaliknya bahwa pasarlah yang harus bersahabat kepada rakyat, petani, nelayan, dst dst.
1) Mengapa pasar di Jepang dapat diatur bersahabat dengan petani Jepang, sehingga beras di Jepang per kilo yang mencapai harga rupiah sebesar Rp. 30.000,- para importir Jepang tidak mengimpor beras murah dari luar negeri. Mengapa pula kita harus “memperpurukkan” petani-petani kita, justru ketika kita petani sedang panen padi, kita malah mengimpor beras murah dari luar negeri?

Siapakah sebenarnya pasar itu? Bukankah saat ini di Indonesia pasar adalah sekedar (1) kelompok penyandang/ penguasa dana (penerima titipan dana dari luar negeri/komprador, para pelaku KKN, termasuk para penyamun BLBI, dst); (2) para penguasa stok barang (termasuk penimbun dan pengijon); (3) para spekulan (baik di pasar umum dan pasar modal); dan (4) terakhir adalah rakyat awam yang tenaga-belinya lemah. Pada hakekatnya yang demikian itu ramah kepada pasar adalah ramah kepada ketiga kelompok pertama sebagai pelaku utama (baca: para penguasa pasar dan penentu pasar).

Oleh karena itu pasar harus tetap dapat terkontrol, terkendali, not to fully rely-on, 2) tetapi sebaliknya pasarlah, sebagai “alat” ekonomi, yang harus mengabdi kepada negara. Adalah kekeliruan besar menganggap pasar sebagai “omniscient” dan “omnipotent” sehingga mampu mengatasi ketimpangan struktural. Adalah naif menganggap “pasar bebas” adalah riil. Lebih riil sebagai kenyataan adalah embargo, proteksi terselubung, unfair competition, monopoli terselubung (copyrights, patents, intellectual property rights), tak terkecuali embargo dan economic sanctions sebagai kepentingan politik yang mendominasi dan mendistorsi pasar.

2) Lihat Sri-Edi Swasono “Pasar-Bebas yang Imajiner: Distorsi Politik dan Pertentangan Kepentingan Internasional”, Mimeo, Kantor Menko Ekuin, 21
Maret 1997.

Apabila pasar tidak dikontrol oleh negara, apabila asar kita biarkan bebas sehingga pasar-bebas kita jadikan “berhala” dan kita nobatkan sebagai berdaulat, maka berarti kita membiarkan pasar menggusur kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 jelas menegaskan rakyatlah yang berdaulat, bukan pasar.

Demikian itulah, apabila kita ingin mempertahankan kedaulatan rakyat, maka Pasal 33 UUD 1945 hendaknya tidak dirubah, “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” adalah kata-kata dan makna mulia yang harus tetap dipertahankan. Menghilangkan “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” bisa diartikan sebagai mengabaikan nilai-nilai agama, mengabaikan moralitas ukhuwah di dalam berperikehidupan yang menjadi kewajiban agama.
“Kesejahteraan Sosial” sebagai jugul Bab XIV UUD 1945 pun tidak perlu dirubah atau diganti dengan memasukkan perkataan “Ekonomi”, sebab “ekonomi” adalah derivat atau alat untuk mencapai “kesejahteraan sosial” itu.
________________________________________

Prof. Dr. Sri-Edi Swasono : Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI)
Makalah disampaikan dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Sistem Ekonomi Indonesia, Jakarta, 19 Februari 2002.

Lampiran :

PLATFORM NASIONAL (Sri-Edi Swasono)

PLATFORM NASIONAL – I

Manifesto Politik: Indonesia Merdeka dan Bersatu (menjunjung tinggi National Sovereignty and Territorial Integrity).

Manifesto Budaya: Bhinneka Tunggal Ika – Pluralisme adalah aset nasional, Pancasila sebagai “asas bersama” (bukan “asas tunggal”) merupakan pemersatu bagi pluralisme.

PLATFORM NASIONAL – II
Persatuan Indonesia dan keberdaulatan Indonesia merupakan tuntutan politik dominan dan final.

PLATFORM NASIONAL – III
Arti Kemerdekaan: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya (Bung Karno).

PLATFORM NASIONAL – IV
Kepentingan nasional adalah utama, tanpa mengabaikan tanggungjawab global (politik luar negeri “bebas-aktif”).

PLATFORM NASIONAL – V
Yang kita bangun adalah rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan ekonomi adalah derivat untuk mendukung pembangunan rakyat, bangsa dan negara. Pengembangan ekonomi rakyat memberi makna substantif terhadap platform ini.

PLATFORM NASIONAL – VI
Hubungan ekonomi nasional berdasar kebersamaan (mutuality) dan asas kekeluargaan (brotherhood, bukan kinship) yang partisipatif dan emansipatif (Bung Hatta).

PLATFORM NASIONAL – VII
Kita harus ikut mendisain ujud globalisasi (sebagai subyek, bukan obyek).
Kita harus tetap mewaspadai globalisasi, jangan sampai kepentingan nasional terdominasi oleh kepentingan global.

PLATFORM NASIONAL –VIII
Untuk melaksanakan Otonomi Daerah dalam NKRI, kita harus tetap memiiki (tidak merongrong) Pemerintah Pusat yang kuat, yang kita tolak adalah Sentralisme Pusat.

PLATFORM NASIONAL – IX
Yang kita tuju adalah “Pembangunan Indonesia” bukan “Pembangunan di Indonesia”.

PLATFORM NASIONAL – X
Hutang luar negeri bersifat pelengkap dan sementara (Sri Sultan HB IX). Investasi asing berdasar mutual benefit, bukan predominasi (tidak overheersen) (Bung Karno dan Bung Hatta).

PLATFORM NASIONAL – XI
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kehidupan rakyat untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, dari generasi ke generasi.

Minggu, 19 Desember 2010

Bisnis Internasional

NAMA  : GHITA NATALIA
NPM     : 22210989
KELAS : 1EB06

BAB 14

BISNIS INTERNASIONAL

Bisnis internasional adalah semua transaksi bisnis, baik pemerintah maupun swasta, yang melibatkan dua negara atau lebih.

Mengapa kita perlu tertarik mempelajari bisnis ini? Jawaban sederhananya adalah bisnis ini meliputi bisnis skala besar maupun berkembang dari seluruh bidang usaha.

Hari ini, hampir semua perusahaan, besar atau kecil, akan terpengaruh oleh kegiatan dan kompetisi global, karena sebagian besar menjual keluar dan/atau investor yang aman dari luar negeri dan/atau bersaing dengan produk dan layanan yang berasal dari luar negeri.

Beberapa perusahaan yang terlibat dalam beberapa bentuk bisnis internasional melakukan kegiatan ekspor dan impor dalam transaksinya.

Banyak dari ahli-ahli bisnis ini menyatakan bahwa ekspor adalah proses logis yang alami alam, terutama dilihat sebagai metode pemahaman negara sebagai target, yang sesuai dengan perpaduan pemasaran, mengembangkan rencana pemasaran berdasarkan penggunaan gabungan , melaksanakan rencana melalui strategi, dengan menggunakan metode kontrol untuk memastikan strategi untuk bertahan.
Proses ekspor ini dikaji dan dievaluasi secara berkala dan dimodifikasi yang dibuat dengan menggunakan percampuran, untuk mendapatkan pangsa pasar yang berdampak pada perubahan daya saing.
Pandangan ini tampaknya menunjukkan bahwa banyak teori bisnis internasional yang berkaitan dengan perusahaan yang berbasis internasional dan mempunyai ambisi-ambisi global, tidak sering berubah tergantung pada kebutuhan khusus dari setiap negara.

Inti masalah lain bisnis internasional adalah pertumbuhan perusahaan, pentingnya jaringan dan interaksi. Pandangan ini tampak pada cara dimana perusahaan dan organisasi berinteraksi dan membentuk jaringan, dimana satu sama lain memperoleh keuntungan komersial di pasar dunia.

Jaringan yang sama dapat menggunakan sub-kontraktor atau komponen, berbagi penelitian dan pengembangan atau biaya operasi yang sama. Jelas, ketika usaha merumuskan sebuah blok perdagangan tanpa hambatan internal, maka mereka benar-benar membuat jaringan mereka sendiri.
Kolaborasi dalam aerospace, manufaktur kendaraan dan teknik yang disponsori semua pembangunan suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan pandangan mereka sendiri membangun jaringan internal pasar.
Jaringan dan interaksi pendekatan internationalisasi menunjukkan substansi yang dapat mempengaruhi keputusan ketika mengetahui bagaimana jaringan global pemain bekerja atau berinteraksi.

Misalnya, jaringan pasar yang penting adalah di Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah yang kaya, pasar yang berbeda, dengan bersemangat dan beragam warisan budaya. Ini berarti bahwa meskipun ada proses harmonisasi selama beberapa tahun terakhir, tetapi masih ada perbedaan.
Harus diakui bahwa karena peraturan dan kebutuhan negara-negara harus kembali karena mereka memasuki pasar global atau bisnis internasional, melakukan apapun jenis usaha dapat sangat kompleks. Harus diingat bahwa meskipun negara-negara Timur Tengah yang rata-rata berpenghasilan rendah, mereka ingin perbedaan budaya mereka diakui.

Individu atau perusahaan yang akan atau telah mengakui fakta ini memiliki kesempatan yang baik berhasil mengembangkan strategi pemasaran bisnis internasional untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untungnya, beberapa perusahaan telah menyadari perbedaan ini penting, ketika keputusan strategis dibuat untuk penetrasi ke pasar-pasar jenis ini.

HAKIKAT BISNIS INTERNASIONAL

Seperti tersebut diatas bahwa Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas – batas suatu Negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Trade). Dilain pihak transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam sutu Negara dengan perusahaan lain atau individu di Negara lain disebut Pemasaran Internasional atau International Marketing. Pemasaran internasional inilah yang biasanya diartikan sebagai Bisnis Internasional, meskipun pada dasarnya ada dua pengertian. Jadi kita dapat membedakan adanya dua buah transaksi Bisnis Internasional yaitu :

a. Perdagangan Internasional ( International Trade )
Dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar Negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut maka akan timbul “NERACA PERDAGANGAN ANTAR NEGARA” atau “BALANCE OF TRADE”. Suatu Negara dapat memiliki Surplus Neraca Perdagangan atau Devisit Neraca Perdagangannya. Neraca perdagangan yang surplus menunjukan keadaan dimana Negara tersebut memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor yang dilakukan dari Negara partner dagangnya. Dengan neraca perdagangan yang mengalami surplus ini maka apabila keadaan yang lain konstan maka aliran kas masuk ke Negara itu akan lebih besar dengan aliran kas keluarnya ke Negara partner dagangnya tersebut. Besar kecilnya aliran uang kas masuk dan keluar antar Negara tersebut sering disebut sebagai “NERACA PEMBAYARAN” atau “BALANCE OF PAYMENTS”. Dalam hal ini neraca pembayaran yang mengalami surplus ini sering juga dikatakan bahwa Negara ini mengalami PERTAMBAHAN DEVISA NEGARA. Sebaliknya apabila Negara itu mengalami devisit neraca perdagangannya maka berarti nilai impornya melebihi nilai ekspor yang dapat dilakukannya dengan Negara lain tersebut. Dengan demikian maka Negara tersebut akan mengalami devisit neraca pembayarannya dan akan menghadapi PENGURANGAN DEVISA NEGARA.

b. Pemasaran International ( International Marketing )
Pemasaran internasional yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Busines) merupakan keadaan dimana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan Negara lain, perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Dalam hal semacam ini maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor impor. Dengan masuknya langsung dan melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran di negeri asing maka tidak terjadi kegiatan ekspor impor. Produk yang dipasarkan itu tidak saja berupa barang akan tetapi dapat pula berupa jasa. Transaksi bisnis internasional semacam ini dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain :

- Licencing
- Franchising
- Management Contracting
- Marketing in Home Country by Host Country
- Joint Venturing
- Multinational Coporation (MNC)

Semua bentuk transaksi internasional tersebut diatas akan memerlukan transaksi pembayaran yang sering disebut sebagai Fee. Dalam hal itu Negara atau Home Country harus membayar sedangkan pengirim atau Host Country akan memperoleh pembayaran fee tersebut.

Pengertian perdagangan internasional dengan perusahaan internasional sering dikacaukan atau sering dianggap sama saja, akan tetapi seperti kita lihat dalam uraian diatas ternyata memang berbeda. Perbedaan utama terletak pada perlakuannya dimana perdagangan internasinol dilakukan oleh Negara sedangkan pemasaran internasional adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Disamping itu pemasaran internasional menentukan kegiatan bisnis yang lebih aktif serta lebih progresif dari pada perdagangan internasional.

ALASAN MELAKSANAKAN BISNIS INTERNASIONAL
Suatu Negara ataupun suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis internasional baik dalam bentuk perdagangan internasional pada umunya memiliki beberapa pertimbangan ataupun alasan. Pertimbangan tersebut meliputi beberapa alasan atau pertimbangan. Pertibangan tersebut meliputi pertimbangan ekonomis, politis ataupun social budaya bahkan tidak jarang atas dasar petimbangan militer. Bisnis internasional memang tidak dapat dihindarkan karena sebenarnya tidak ada satu Negara pun didunia yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan negerinya dari barang-barang atau produk yang dihasilkan oleh Negara itu sendiri. Tidak ada suatu Negara pun yang dapat memenuhi 100% swasembada. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyebaran yang tidak merata dari sumber daya baik dari sumber daya alam modal maupun sumber daya manusia. Ketidakmeratanya sumber daya tersebut akan mengakibatkan adanya keunggulan terstentu baik suatu Negara tertentu yang memiliki sumber daya tertentu pula. Sebagai contoh Negara Australia yang memiliki daratan yang sangat luas yang memiliki jumlah pendusuk yang sangat sedikit., sebaliknya Negara Hong Kong yang memiliki daratan yang sangat sempit tapi jumlah penduduknya yang sangat padat. Kesuburan tanah juga tidak akan sama antara Negara yang satu dengan yang lain ada suatu negeri yang cocok untuk tanaman tertentu sedangkan Negara yang lainnya boleh dikatakan tidak mungkin untuk menanam tanaman yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu. Keadaan ini yang menentukan dilaksanakan bisnis ataupun perdagangan internasional. Oleh karena itu, maka dapat kita lihat beberapa alasan untuk melaksanakan bisnis internasional antara lain berupa :

1. Spesialisasi antar bangsa – bangsa
Dalam hubungan dengan keunggulan atau kekuatan tertentu beserta kelemahannya itu maka suatu Negara haruslah menentukan pilihan strategis untuk memproduksikan suatu komoditi yang strategis yaitu :

a. Memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkannya secara lebih efisien dan paling murah diantara Negara-negara yang lain.

b. Menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil diantara Negara-negara yang lain

c. Mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya
Ketiga strategi tersebut berkaitan erat dengan adanya dua buah konsep keunggulan yang dimiliki oleh suatu Negara ketimbang Negara lain dalam satu ataupun beberapa bidang tertentu, yaitu :

• Keunggulan absolute ( absolute advantage )
Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam berproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Hal ini akan dapat dicapai kalau tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut sehingga negara itu menjadi satu-satunya negara penghasil yang pada umumnya disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya, misalnya hasil tambang, perkebunan, kehutanan, pertanian dan sebagainya. Disamping kondisi alam, keunggulan absolut dapat pula diperoleh dari suatu negara yang mampu untuk memproduksikan suatu komoditi yang paling murah di antara negara-negara lainnya. Keunggulan semacam ini pada umumnya tidak akan dapat berlangsung lama karena kemajuan teknologi akan dengan cepat mengatasi cara produksi yang lebih efisien dan ongkos yang lebih murah.

• Keunggulan komperatif ( comparative advantage )
Konsep Keunggulan komparatif ini merupakan konsep yang lebih realistik dan banyak terdapat dalam bisnis Internasional. Yaitu suatu keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan dengan negara lain. Kemampuan yang lebih tinggi dalam menawarkan suatu produk itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu :
a. Ongkos atau harga penawaran yang lebih rendah.
b. Mutu yang lebih unggul meskipun harganya lebih mahal.
c. Kontinuitas penyediaan (Supply) yang lebih baik.
d. Stabilitas hubungan bisnis maupun politik yang baik.
e. Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih baik misalnya fasilitas latihan maupun transportasi.

Suatu negara pada umumnya akan mengkonsentrasikan untuk berproduksi dan mengekspor komoditi yang mana dia memiliki keunggulan komparatif yang paling baik dan kemudian mengimpor komoditi yang mana mereka memiliki keunggulan komparatif yang terjelek atau kelemahan yang terbesar. Konsep tersebut akan dapat kita lihat dengan jelas dan nyata apabila kita mencoba untuk menelaah neraca perdagangan negara kita (Indonesia) misalnya. Dari neraca perdagangan itu kita dapat melihat komoditi apa yang kita ekspor adalah komoditi yang memiliki keunggulan komparatif bagi Indonesia dan yang kita impor adalah yang keunggulan komparatif kita paling lemah.

Tahap-tahap dalam Memasuki Bisnis Internasional
Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung resiko sampai dengan tahap yang paling kompleks dan mengandung risiko bisnis yang sangat tinggi. Dalam memasuki bisnis internasional ada beberapa yaitu:

1. Ekspor Insidentil
Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis Internasional suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal yaitu dengan melakukan ekspor insidentil. Dalam tahap awal ini pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita kemudian ada yang membeli barang-barang kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri asing itu.

2. Ekspor Aktif (Purchasing)
Tahap terdahulu dan dapat berkembang terus kemudian adanya hubungan bisnis yang rutin dan kontinyu, bahkan transaksi yang semakin aktif. Keaktifan hubungan transaksi bisnis tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah dan jenis komoditi perdagangan Internasional. Pada tahap aktif ini perusahaan negeri sendiri mulai aktif melaksanakan manajemen atas transaksi itu.

3. Penjualan Lisensi
Tahap berikutnya adalah tahap penjualan Iisensi. Dalam tahap ini Negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dalam tahap yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja, sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya termasuk bahan baku serta peralatannya. Untuk keperluan pemakaian lisensi tersebut maka perusahaan dan negara penerima harus membayar fee atas lisensi itu kepada perusahaan asing tersebut.

4. Franchising
Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja akan tetapi lengkap dengan segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu bahan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya. Cara ini sering dikenal sebagai bentuk “Franchising”.
Dalam hal bentuk Franchise ini maka perusahaan yang menerima disebut sebagai Franchisee dan perusahaan pemberi disebut sebagai Franchisor. Pada umumnya berhasil bagi jenis usaha tertentu misalnya bidang kuliner (makanan). Contohnya KFC (Kentucky Fried Chiken), Mc Donalds, California Fried Chiken (CFC), Hoka Bento, Hanamasa, dan sebagainya.

Contoh Franchise dari Indonesia adaIah Es Teler 77, Ayam Goreng NY. Suharti, dan sebagainya. Kebaikan yang antara lain :
a. Manajemen sistem yang sudah teruji.
b. Memiliki nama yang sudah terkenal.
c. Performance record yang sudah mapan untuk alat penilaian.

Sebaliknya bentuk ini juga memiliki kejelekan yaitu :
a. Biaya tinggi untuk menrlapatkan Franchise
b. Keputusan bisnis akan dibatasi oleh Francilisor
c. Sangat dipengaruhi oleh kegagalan dari Franchise lain. Apabila terdapat kegagalan akan timbul anggapan bahwa bentuk franchise yang lain juga tidak baik.

5. Pemasaran di Luar Negeri (Active Marketing)
Tahap berikutnya adalah bentuk Pemasaran di Luar negeri. Bentuk ini akan memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi karena perusahaan pendatang (Host Country) harus aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negeri asing (Home Country). Pengusaha pendatang yang merupakan orang asing harus mampu untuk mengetahui perilaku (segmentasi) di negeri penerima itu sehingga dapat dilakukan program-program pemasaran yang efektif.

6. Produksi dan Pemasaran di Luar Negeri
Tahap yang terakhir adalah tahap yang paling intensif dalam melibatkan diri pada bisnis internasional yaitu tahap “Produksi dan Pemasaran di Luar Negeri”. Tahap ini juga disebut sebagai “Total International Business”. Bentuk inilah yang menimbulkan MNC (Multy National Corporation) yaitu Perusahaan Multi Nasional. Dalam tahap ini perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negeri asing dengan segala modalnya, kemudian memproduksi di negeri itu, lalu menjuaI hasil produksinya itu di negeri itu juga. Bentuk ini memiliki unsur positif bagi negara yang sedang berkembang karena dalam bentuk ini negara penerima tidak perlu menyediakan modal yang sangat banyak untuk mendirikan pabrik tersebut.

Hambatan dalam Memasuki Bisnis Internasional
Melaksanakan bisnis internasional tentu saja akan lebih banyak memiliki hambatan ketimbang di pasar domestic. Negara lain tentu saja akan memiliki berbagai kepentingan yang sering kai menghambat terlaksannya transaksi bisnis internasional. Disamping itu kebiasaan atau budaya Negara lain tentu saja akan berbeda dengan negeri sendiri. Oleh karena itu maka terdapat beberapa hambatan dalam bisnis internasional yaitu :
1. Batasan perdagangan dan tariff bea masuk

2. Perbedaan bahasa, social budaya/cultural
   Perbedaan dalam hal bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis Internasional, hal ini disebabkan karena bahasa adalah merupakan alat komunikasi yang vital baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Tanpa komunikasi yang baik maka hubungan bisnis sukar untuk dapat berlangsung dengan Iancar. Hambatan bahasa saat ini semakin berkurang karena adanya bahasa Internasional yaitu bahasa lnggris.
Perbedaan kondisi sosial budaya merupakan suatu masalah yang harus dicermati pula dalam melakukan bisnis Internasional. Misalnya saja pemberian warna terhadap suatu produk ataupun bungkusnya harus hati-hati karena warna tertentu yang di suatu negara memiliki arti tertentu di negara lain dapat bermakna yang bertentangan.

3. Kondisi politik dan hukum/perundang-undangan
   Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Misalnya, Amerika yang mengembargo komoditi perdagangan dengan negara-negara Komunis.
Ketentuan Hukum ataupun Perundang-undang yang berlaku di suatu negara kadang juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Misalnya negara Arab melarang produk yang mengandung babi.

4. Hambatan operasional
   Hambatan perdagangan atau bisnis internasional yang lain adalah masalah operasional yakni transportasi atau pengangkutan barang yang diperdagangkan ke negara yang lain. Transportasi ini seringkali sukar untuk dilakukan karena antara kedua negara itu belum memiliki jalur pelayaran kapal laut yang reguler. Hal ini dapat mengakibatkan biaya pengangkutan atau ekspedisi menjadi sangat mahal yang dikarenakan pengangkutnya hanya melayani satu negara itu saja.

Perusahaan Multinasional
Perusahaan multinasional pada hakikatnya adalah suatu perusahaan yang melaksanakan kegiatan secara internasional atau dengan kata lain melakukan operasinya di beberapa Negara. Perusahaan macam ini sering disebut Multinasional Corporations (MNC). Setiap Negara akan terpengaruh oleh tindakan yang dilakukan oleh Negara lain. Hal ini terjadi karena dengan cara yang sangat cepat kita dapat mengetahui suatu kejadian yang terjadi di setiap Negara di dunia ini seiring dengan kemajuan teknologi dan komunikasi.

Timbulah kecenderungan bahwa permintaan ataupun kebutuhan masyarakat di mana pun di dunia ini mendekati hal yang sama. Kebutuhan akan barang-barang konsumsi atau untuk kehidupan sehari-hari cenderung tidak berbeda antara Negara. Oleh karena kesamaan inilah yang mendorong perusahaan untuk beroperasi secara Internasional. Selanjutnya, perusahaan mencoba untuk mencari tempat untuk memproduksi barang dan memasarkannya ke dunia, sehingga akan lebih ekonomis dan kompetitif.

Adanya batasan ekspor-impor antar negara mendorong suatu perusahaan untuk hanya memproduksi barang di negeri sendiri dan kemudian menjualnya di negeri itu juga meskipun pemiliknya adalah dari luar negeri. Dengan demikian, pembatasan ekspor-impor menjadi tidak berlaku lagi baginya. Contoh perusahaan multinasional: Coca Cola, Johnson & Johnson, Nestle dari Switzerland, Unilever dari Belanda dan lnggris, Bayer dati Jerman, dan sebagainya.



REFERENSI
1) http://www.anneahira.com/karir/bisnis-internasional.htm
2) http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis

Tanggung Jawab Sosial Suatu Bisnis

NAMA  : GHITA NATALIA
NPM     : 22210989
KELAS : 1EB06

BAB 13

TANGGUNG JAWAB SOSIAL SUATU BISNIS

Merupakan etika mempengaruhi prilaku pribadi dilingkungan kerja atau suatu usaha bisnis untuk menyeimbangi komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya.

Benturan Dengan Kepentingan Masyarakat
Proses produksi seringkali menyebabkan benturan kepentingan (masyarakat dengan perusahaan). Terjadi pada berbagai ingkat perusahaan (besar, menengah maupun kecil). Benturan ini terjadi kerap kali karena perusahaan menimbulkan polusi (udara, air limbah, suara bahkan mental kejiwaan).

Klasifikasi Aspek Pendorong Tanggung Jawab Sosial
Dalam menunaikan tanggung jawab sosial, perusahaan dituntut untuk mengindahkan etika bisnis. Hal-hal pendorong dilaksanakannya etika bisnis :

1. Dorongan dari pihak luar, dari lingkungan masyarakat. Seringkali menghadapi kendala berupa adanya biaya tambahan yang kadang cukup besar bagi perusahaan dan diperhitungkan dalam untung-rugi usaha.

2. Dorongan dari dalam bisnis itu sendiri, sisi humanisme pebisnis yang melibatkan rasa, karsa dan karya yang ikut mendorong diciptakannya etika bisnis yang baik dan jujur. Penerapan perinsip manajemen terbuka, hubungan industrialis pancasila, pengendalian mutu terpadu dengan gugus kendali mutunya merupakan contph penerapan manajemen yang berorientasi hubungan kemanusiaan.

Dorongan Tanggung Jawab Sosial
Kalsifikasi masalah sosial yang mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial pada sebuah bisnis sebagai berikut :

Penerapan Manajemen Orientasi Kemanusiaan
Kegiatan intern yang muncul bersifat sangat kaku, keras, zakeliyl (saklek), birokratik, otoriter. Prosedur administrasi serta jenjang kewenangan yang berbelit belit sering menyebabkan tekanan batin bagi para pebisnis maupun pihak lain yang berhubungan. Hubungan yang kurang manusiawi pun kerap terjadi antara perusahaan dengan pihak luar (pelanggan, masyarakat umum).

Manfaat Penerapan Manajemen Orientasi Kemanusiaan :

Penerapannya akan menimbulkan hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara pelaku bisnis dan pihak luar. Secara rinci, manfaat tersebut adalah :

1. Peningkatan moral kerja karyawan yang berakibat membaiknya semangat dan prosuktifitas kerja.

2. Adanya partisipasi bawahan dan timbulnya rasa ikut memiliki sehingga tercipta kondisi manajemen partisipatif.

3. Penurunan absen karyawan yang disebabkan kenyamanan kerja sebagai hasil hubungan kerja yang menyenangkan dan baik.

4. Peningkatan mutu produksi yang diakibatkan oleh terbentuknya rasa percaya diri karyawan.

5. Kepercayaan konsumen yang meningkat dan merupakan modal dasar bagi perkembangan selanjutnya dari perusahaan.

Ekologi dan Gerakan Pelestarian lingkungan
Ekoligi, yang menitikberatkan pada keseimbangan antara manusia dan alam lingkungannya banyak dipengaruhi oleh proses produksi. Sebagai contoh maraknya penebangan hutan sebagai bahan dasar industri perkayuan, perburuan kulit ular yang diperuntukkan industri kerajinan kulit.

Penghematan Energi
Pengurasan secara besar-besaran enenrgi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaruhi seperti batu bara minyak dan gas telah banyak terjadi. Kesadaran bahwa sumber daya tersebut tidak dapat diperbaruhi telah mendorong dilaksanakannya proses efisiensi serta mencari pengganti sumber daya tersebut. Yang dapa disebut dengan sumber energi alternative diantaranya adalah pemanfaatan tenaga surya, nuklir, angina, air serta laut.

Partisipasi Pembangunan Bangsa
Kesadaran masyarakat pebisnis terhadap suksenya pembangunan sangat diperlukan. Karena dengan adanya kesadaran tersebut, akan membantu pemerintahan menangani masalah pengangguran dengan cara ikut melibatkan penggunaan tenaga kerja yang ada, sebaagi bentuk tanggung jawab sosial pada lingkungan sekitar perusahaan beroperasi.

Gerakan Konsumerisme
Awal perkembangannya tahun 1960an dinegara barat yang berhasil memberlakukan UU perlindungan konsumen yang meliputi beragam aspek, mulai dari perlindungan atas praktik penjualan paksa sampai pemberiaan ijin lisensi bagi para petugas reparasi alat rumah tangga. Tujuan dari gerakan konsumerisme ini adalah :

1.  Memperoleh perhatian dan tindakan nyata dari kalangan bisnis terhadap keluhan konsumen atas praktek bisnisnya.

2. Pelaksanaan strategi advertensi atau periklanan yang realistic dan mendidik serta tidak menyesatkan masyarakat.

3. Diselenggarakan panel-panel disuksi antara wakil konsumen dengan produsen.

4. Pelayanan purna jual yang lebih baik.

5. Berjalannya proses publik relation (PR) yang lebih menitikberatkan kepuasan konsumen daripada promosi semata.

Etika Bisnis
Merupakan penerapan secara langsung tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Etika pergaulan dalam melaksanakan bisnis disebut etika pergaulan bisnis.

Hubungan antara bisnis dengan langganan atau konsumen
Merupakan pergaulan antara konsumen dengan produsen dan paling banyak ditemui. Berikut beberapa contohnya:

1. Kemasan yang berbeda beda menyulitkan konsumen untuk membandingkan harga terhadap produk.

2. Kemasan membuat konsumen tidak dapat mengetahui isi didalamnya, sehinga diperlukan penjelasan tentang isi serta kandungan yang terdapat dalam produk tsb.

3. Promosi, terutama iklan merupakan gangguan etis yang paling utama.

4. Pemberian service dan garansi sebagai bagian dari layanan purna jual.

Hubungan Dengan Karyawan
Bentuk hubungan ini meliputi atau rekruitmen ( pelatihan atau training ), promosi, transfer, demosi maupun pemberhentian. Dimana semua bentuk hubungan tersebut harus dijadikan objekif dan jujur.

Hubungan antara Bisnis
Merupakan hubungan yang terjadi diantara perusahaan, baik perusahaan kolega, pesaing, penyalur, grosir maupun distributornya.

Hubungan Dengan Investor
Pemberian informasi yang benar terhadap investor maupun calon investor merupakan bentuk hubungan ini. Sehingga dapat menghindari pengambilan keputusan yang keliru.

Hubungan dengan Lembaga Keuangan
Hubungan dengan lembaga keuangan, terutama Jawata Pajak pada umumnya merupakan hubungan yang bersifat financial berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.
Pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan penerapan dan pelaksanaan kepedulian bisnis erhadap lingkungan serta mengikuti etika bisnis. Penerapan etika bisnis adalah maksud dari konsep stockholder.

Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial suatu Bisnis
Penjabaran dari kepedulian sosial dari suatu bisnis berbentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial bisnis. Sejalan dengan itu dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat kepedulian sosial suatu bisnis maka simakin meningkat pula pelaksanaan praktek bisnis etik dalam masyarakat.

Beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dapat kita temui di Indonesia adalah :

1. Pelaksanaan Hubungan Industrialis Pancasila (HIP), Kesepakatan Kerja Bersama merupakan bentuk pelaksanaan yang telah banyak dijalankan pengusaha dengan karyawannya dan dituangkan dalam buku.

2. Analisis Mengenai Dampak LIngkungan (AMDAL), Penanganan limbah industri sebagai bagian dari produksi sebagai bentuk partisipasi menjaga lingkungan .

3. Penerapan Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penekanan pada faktor keselamatan pekerja dengan mempergunakan alat-alat yang berfungsi menjaga keselamatan, seperti topi pengaman, masker pelindung, maupun pakaian khusus lainnya.

4. Perkebunan Inti Rakyat (PIR), system perkebunan yang melibatkan perkebunan besar milik negara dan kecil milik masyarakat. Perkebunan besar berfungsi sebagai inti dan motor penggerak perkebunen dimana setiap bahan bakunya diambil dari perkebunan kecil disekitarnya yang berfungsi sebagai plasma .

5. System Bapak Angkat dan Anak Angkat, system ini melibatkan pengusaha besar yang mengangkat pengusaha kecil atau menengah sebagai mitra kerja yang harus mereka bina. Terkadang hal ini menebabkan masalah kepada pengusaha besar, oleh karna itu dibutuhkan kesadaran tinggi dalam pelaksanaannya.

SUMBER : Materi dari ibu Septi Mariani T.R SE, MM

Analisis dan pengembangan
Hari ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidak nyamanan ataupun bahaya bagi konsumen adalah menjadi berita utama surat kabar. Peraturan pemerintah pada beberapa negara mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial semakin tegas, juga standar dan hukum seringkali dibuat hingga melampaui batas kewenangan negara pembuat peraturan (misalnya peraturan yang dibuat oleh Uni Eropa. Beberapa investor dan perusahaam manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR dari suatu perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka, sebuah praktek yang dikenal sebagai “Investasi bertanggung jawab sosial” (socially responsible investing).

Banyak pendukung CSR yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan “perbuatan baik” (atau kedermawanan seperti misalnya yang dilakukan oleh Habitat for Humanity atau Ronald McDonald House), namun sesungguhnya sumbangan sosial merupakan bagian kecil saja dari CSR. Perusahaan di masa lampau seringkali mengeluarkan uang untuk proyek-proyek komunitas, pemberian bea siswa dan pendirian yayasan sosial. Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong para pekerjanya untuk sukarelawan (volunteer) dalam mengambil bagian pada proyek komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik dimata komunitas tersebut yang secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat merek perusahaan. Dengan diterimanya konsep CSR, terutama triple bottom line, perusahaan mendapatkan kerangka baru dalam menempatkan berbagai kegiatan sosial di atas.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan(stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

“dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa diatas planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama….setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut.
Sebuah definisi yang luas oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yaitu suatu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang “pembangunan berkelanjutan” (sustainable development) yang menyatakan bahwa:

” CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya”



Sumber :
• ungkapan Dr. David C. Korten penulis Buku laris berjudul When Corporations Rule the World
• http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/tanggung-jawab-sosial-suatu-bisnis-17/

Sabtu, 18 Desember 2010

Teknik Analisis Meramalkan Kas Perusahaan

NAMA  : GHITA NATALIA
NPM     : 22210989
KELAS : 1EB06

BAB 12

TEKNIK ANALISIS MERAMALKAN KAS PERUSAHAAN


KEUANGAN PERUSAHAAN

     Corporate finance adalah bidang keuangan berurusan dengan keputusan pendanaan perusahaan bisnis membuat dan alat dan analisis yang digunakan untuk membuat keputusan. Tujuan utama dari keuangan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan sambil mengelola perusahaan keuangan risiko . Meskipun pada dasarnya berbeda dari pembiayaan manajerial yang mempelajari keputusan keuangan dari semua perusahaan, bukan perusahaan sendiri, konsep utama dalam mempelajari corporate finance berlaku untuk masalah keuangan dari semua jenis perusahaan.

     Disiplin dapat dibagi menjadi panjang dan jangka pendek keputusan panjang dan teknik. Modal investasi -jangka keputusan pilihan panjang tentang proyek-proyek yang menerima investasi, apakah untuk membiayai bahwa investasi dengan ekuitas atau hutang , dan kapan atau apakah untuk membayar dividen kepada pemegang saham . Di sisi lain, jangka pendek keputusan berurusan dengan jangka pendek dari saldo aktiva lancar dan kewajiban lancar , fokus di sini adalah pada pengelolaan uang tunai, persediaan , dan pinjaman jangka pendek dan pinjaman (seperti istilah di kredit kepada pelanggan) . 

     Para perusahaan keuangan Syarat dan pemodal perusahaan juga terkait dengan perbankan investasi . Peran khas sebuah bank investasi adalah untuk mengevaluasi kebutuhan keuangan perusahaan dan meningkatkan jenis yang sesuai modal yang terbaik sesuai kebutuhan tersebut. Dengan demikian, istilah "corporate finance" dan "pemodal perusahaan" mungkin terkait dengan transaksi di mana modal dibangkitkan dalam rangka menciptakan, mengembangkan, tumbuh atau memperoleh bisnis.

Keputusan Investasi Modal 

keputusan investasi Modal adalah perusahaan keuangan jangka panjang keputusan-keputusan yang berkaitan dengan aset tetap dan struktur modal . Keputusan didasarkan pada kriteria yang saling terkait beberapa. (1) manajemen Perseroan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan berinvestasi dalam proyek-proyek yang menghasilkan positif net present value ketika dinilai menggunakan sesuai tingkat diskonto . (2) Proyek-proyek ini juga harus dibiayai tepat. (3) Jika tidak ada peluang seperti itu ada, memaksimalkan nilai pemegang saham mendikte manajemen yang harus mengembalikan kelebihan uang tunai kepada pemegang saham (yaitu, distribusi melalui dividen). keputusan investasi modal sehingga terdiri dari sebuah keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen.

Keputusan investasi
Artikel utama: Modal penganggaran

Manajemen harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas antara peluang bersaing (proyek) dalam proses yang dikenal sebagai penganggaran modal . Membuat investasi ini, atau alokasi modal, keputusan membutuhkan memperkirakan nilai setiap kesempatan atau proyek, yang merupakan fungsi dari ukuran, waktu dan prediksi arus kas masa depan.

Penilaian Proyek 

     Secara umum, proyek setiap nilai akan diestimasi dengan menggunakan arus kas diskonto (DCF) penilaian, dan peluang dengan nilai tertinggi, yang diukur dengan resultan net present value (NPV) akan dipilih (diterapkan untuk Corporate Finance oleh Joel Dekan pada tahun 1951, lihat juga Fisher teorema pemisahan , John Burr Williams: teori ). Hal ini membutuhkan memperkirakan ukuran dan waktu dari semua tambahan arus kas yang dihasilkan dari proyek tersebut. Such future cash flows are then discounted to determine their present value (see Time value of money ). Seperti arus kas masa depan yang kemudian didiskontokan untuk menentukan mereka nilai sekarang (lihat nilai Sisa uang ). Nilai-nilai ini kemudian dijumlahkan, dan ini setelah dikurangi jumlah pengeluaran investasi awal adalah NPV.


     The NPV sangat dipengaruhi oleh tingkat diskonto . Dengan demikian, mengidentifikasi tingkat diskonto yang tepat - sering diistilahkan, proyek "rintangan tingkat" - sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Tingkat rintangan adalah minimum yang diterima kembali pada-yaitu investasi tingkat diskonto yang sesuai proyek . Tingkat rintangan harus mencerminkan keberisikoan investasi, biasanya diukur dengan volatilitas arus kas, dan harus memperhitungkan campuran pembiayaan. Manajer menggunakan model seperti CAPM atau APT untuk memperkirakan tingkat diskonto yang sesuai untuk suatu proyek tertentu, dan menggunakan biaya rata-rata tertimbang dari modal (WACC) untuk mencerminkan campuran pembiayaan yang dipilih. (Sebuah kesalahan umum dalam memilih tingkat diskonto untuk proyek adalah untuk menerapkan WACC yang berlaku untuk seluruh perusahaan. Pendekatan seperti itu mungkin tidak sesuai dimana risiko proyek tertentu berbeda mencolok dari portofolio yang ada perusahaan aset. ) 

     Dalam hubungannya dengan NPV , ada beberapa tindakan lain yang digunakan sebagai (sekunder) kriteria seleksi di perusahaan keuangan. Ini terlihat dari DCF dan meliputi payback period diskon , IRR , Modified IRR , anuitas setara , efisiensi modal, dan ROI . Alternatif (melengkapi) untuk NPV termasuk MVA / EVA ( Joel Stern , Stern Stewart & Co ) dan APV ( Stewart Myers ).

Fleksibilitas Menilai 
Artikel utama: Real analisis pilihan dan pohon keputusan

     Dalam banyak kasus, misalnya R & D proyek, proyek dapat membuka (atau menutup) jalan tindakan kepada perusahaan, tetapi kenyataan ini tidak akan biasanya ditangkap dalam pendekatan NPV ketat. Manajemen karena itu akan (kadang-kadang) menggunakan alat yang menempatkan nilai eksplisit tentang opsi-opsi. Jadi, sedangkan dalam penilaian DCF yang paling mungkin atau rata-rata atau skenario tertentu arus kas didiskontokan, di sini "dan bertahap sifat flexibile" dari investasi ini adalah model , dan karenanya "semua" potensi hadiah dianggap. Perbedaan antara kedua penilaian adalah "nilai fleksibilitas" yang melekat dalam proyek tersebut. 

     Dua alat yang paling umum adalah Keputusan Tree Analysis (DTA) dan Real analisis pilihan (ROA); mereka sering dapat digunakan bergantian:

• DTA nilai fleksibilitas dengan memasukkan peristiwa yang mungkin (atau negara bagian ) dan konsekuensi keputusan manajemen . (Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang akan membangun sebuah pabrik diberikan bahwa permintaan untuk produk telah melebihi tingkat tertentu selama fase-pilot, dan outsource produksi lainnya,. Pada gilirannya, selanjutnya diberikan permintaan, apakah itu sama dengan memperluas pabrik dan mempertahankannya sebaliknya. Dalam model DCF, sebaliknya, tidak ada "percabangan" - masing-masing skenario harus dimodelkan secara terpisah.) Pada pohon keputusan , setiap keputusan manajemen dalam menanggapi sebuah "peristiwa" menghasilkan sebuah "cabang" atau "jalan" dimana perusahaan bisa mengikuti, probabilitas dari setiap peristiwa ditentukan atau ditetapkan oleh manajemen. Setelah pohon itu dibangun: (1) "semua" peristiwa yang mungkin dan jalur resultan mereka terlihat oleh manajemen; (2) yang diberikan ini "pengetahuan" dari peristiwa yang bisa mengikuti, dan dengan asumsi pengambilan keputusan rasional , manajemen memilih tindakan yang sesuai dengan nilai tertinggi jalur probabilitas tertimbang ; (3) jalan ini kemudian diambil sebagai wakil dari nilai proyek.

• ROA biasanya digunakan ketika nilai proyek adalah kontingen pada nilai beberapa aset lain atau variabel yang mendasari . (Sebagai contoh, viabilitas dari pertambangan proyek tergantung pada harga emas , jika harga terlalu rendah, manajemen akan meninggalkan hak pertambangan , jika cukup tinggi, manajemen akan mengembangkan dalam tubuh bijih ambil. Sekali lagi, DCF penilaian akan hanya satu dari hasil menggunakan.) Di sini: (1) teori pilihan keuangan sebagai rangka, keputusan yang akan diambil adalah diidentifikasi sebagai sesuai dengan baik call option atau put option , (2) suatu teknik penilaian yang sesuai kemudian dipekerjakan - biasanya merupakan varian pada model opsi Binomial atau dipesan lebih dahulu model simulasi , sedangkan Black Scholes formula jenis digunakan lebih jarang; melihat penilaian klaim Kontinjensi . (3) "benar" Nilai proyek ini maka NPV dari skenario "paling mungkin" ditambah dengan nilai opsi. (Pilihan Real di perusahaan keuangan pertama kali dibahas oleh Stewart Myers pada tahun 1977; strategi perusahaan melihat sebagai serangkaian pilihan awalnya per Timotius Luehrman , di akhir 1990-an.)

Mengukur ketidakpastian 

     Mengingat ketidakpastian yang melekat dalam peramalan proyek dan penilaian, analis akan ingin menilai kepekaan NPV proyek ke berbagai masukan (asumsi yaitu) kepada DCF model . Dalam khas analisis sensitivitas analis akan bervariasi satu faktor kunci sambil memegang semua input lainnya konstan, ceteris paribus . Kepekaan NPV terhadap perubahan dalam faktor yang kemudian diamati, dan dihitung sebagai "kemiringan": ΔNPV / Δfactor. Sebagai contoh, analis akan menentukan NPV pada berbagai tingkat pertumbuhan dalam pendapatan tahunan seperti yang ditentukan (biasanya pada kenaikan ditetapkan, misalnya -10%, -5%, 0%, 5 %....), dan kemudian menentukan sensitivitas menggunakan formula. Seringkali, beberapa variabel mungkin menarik, dan berbagai kombinasi mereka menghasilkan "nilai- permukaan "(atau bahkan sebuah" nilai- space "), dimana NPV maka fungsi dari beberapa variabel .

     Menggunakan teknik terkait, analis juga menjalankan skenario berdasarkan perkiraan NPV. Di sini, skenario terdiri dari hasil tertentu bagi perekonomian-lebar, "global" faktor-faktor ( permintaan untuk produk , nilai tukar , harga komoditas , dll ..) serta faktor-faktor spesifik perusahaan ( biaya unit , dll .. ). Sebagai contoh, analis dapat menetapkan berbagai skenario pertumbuhan pendapatan (misalnya 5% untuk "Kasus Terburuk", 10% untuk "Kasus Rasanya" dan 25% untuk "Best Case"), di mana semua masukan kunci yang disesuaikan sehingga konsisten dengan asumsi pertumbuhan, dan menghitung NPV untuk masing-masing. Perhatikan bahwa untuk berdasarkan analisis skenario, berbagai kombinasi input harus secara internal konsisten, sedangkan untuk pendekatan sensitivitas ini tidak perlu begitu. Sebuah aplikasi metodologi ini adalah untuk menentukan " bias "NPV, di mana manajemen menentukan subyektif) probabilitas (untuk masing-masing skenario - NPV untuk proyek ini maka kemungkinan-rata-rata tertimbang dari berbagai skenario. 

     Sebuah kemajuan lebih lanjut untuk membangun stokastik atau probabilistik model keuangan - sebagai lawan dari tradisional statis dan deterministik model seperti di atas. Untuk tujuan ini, metode yang paling umum adalah dengan menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menganalisa NPV proyek ini. Metode ini diperkenalkan untuk membiayai oleh David B. Hertz pada tahun 1964, meskipun baru-baru ini menjadi umum: analis hari ini bahkan dapat menjalankan simulasi di spreadsheet berbasis model DCF, biasanya menggunakan add-in , seperti Crystal Ball . Di sini, komponen arus kas yang (sangat) dampak ketidakpastian disimulasikan, matematis yang mencerminkan mereka "karakteristik acak". Berbeda dengan pendekatan skenario di atas, simulasi menghasilkan beberapa ribu acak mungkin hasil tetapi, atau "pencobaan"; melihat Simulasi Monte Carlo versus "Apa Jika" Skenario . Hasilnya adalah maka histogram NPV proyek, dan NPV rata-rata potensi investasi - serta yang volatilitas dan kepekaan lainnya - kemudian diamati. histogram ini menyediakan informasi tidak terlihat dari DCF statis: misalnya, memungkinkan untuk perkiraan probabilitas bahwa proyek memiliki nilai sekarang bersih lebih besar dari nol (atau nilai lain). 

     Melanjutkan contoh di atas: bukannya menempatkan tiga nilai diskrit dengan pertumbuhan pendapatan, dan variabel yang terkait lainnya, analis akan menugaskan yang sesuai distribusi probabilitas untuk setiap variabel (umumnya segitiga atau beta ), dan, jika mungkin, tentukan diamati atau seharusnya korelasi antara variabel-variabel. Distribusi ini kemudian akan "sampel" berulang kali - menggabungkan korelasi ini - sehingga dapat menghasilkan beberapa ribu tapi mungkin skenario acak, dengan penilaian yang sesuai, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan NPV histogram. Statistik yang dihasilkan ( rata-rata NPV dan standar deviasi NPV) akan menjadi lebih akurat cermin "keacakan" proyek dari varians diamati di bawah berdasarkan pendekatan skenario. Ini sering digunakan sebagai perkiraan yang mendasari " harga spot "dan volatilitas untuk penilaian pilihan nyata seperti di atas, lihat opsi penilaian Real: masukan Penilaian .

Keputusan pembiayaan


      Mencapai tujuan keuangan perusahaan mensyaratkan bahwa setiap investasi perusahaan dibiayai tepat. Sepe  rti di atas, karena baik hurdle rate dan arus kas (dan karenanya keberisikoan perusahaan) akan terpengaruh, campuran pembiayaan dapat berdampak penilaian. Manajemen karena itu harus mengidentifikasi "campuran optimal" dari struktur pembiayaan-modal yang menghasilkan nilai maksimal.

     Sumber pembiayaan akan, umum, meliputi beberapa kombinasi dari hutang dan ekuitas pembiayaan. Pembiayaan proyek melalui hasil hutang dalam kewajiban atau kewajiban yang harus dilayani, sehingga entailing arus kas implikasi independen proyek derajat keberhasilan. Pembiayaan modal kurang berisiko terhadap komitmen arus kas, tapi menghasilkan dilusi kepemilikan, kontrol dan pendapatan. Para biaya ekuitas juga biasanya lebih tinggi daripada biaya utang (lihat CAPM dan WACC ), dan pembiayaan ekuitas dapat menyebabkan hurdle rate meningkat yang mungkin offset setiap pengurangan risiko arus kas.

     Manajemen juga harus berusaha untuk menyesuaikan campuran pembiayaan untuk aset yang dibiayai semaksimal mungkin, baik dari segi waktu dan arus kas. 

     Salah satu teori utama tentang bagaimana perusahaan membuat keputusan pembiayaan mereka adalah Pecking Order Theory , yang menunjukkan bahwa perusahaan menghindari pembiayaan eksternal sementara mereka memiliki pendanaan internal yang tersedia dan menghindari pembiayaan ekuitas baru sementara mereka dapat terlibat dalam pembiayaan utang baru cukup rendah tingkat suku bunga . Teori lain utama adalah -Off Teori Perdagangan di mana perusahaan diasumsikan untuk perdagangan-dari manfaat pajak utang dengan biaya kebangkrutan utang ketika membuat keputusan mereka. Suatu daerah yang muncul dalam teori keuangan adalah benar-pembiayaan di mana bank investasi dan perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan hasil investasi dan nilai perusahaan dari waktu ke waktu dengan menentukan tujuan investasi yang tepat, kerangka kebijakan, struktur kelembagaan, sumber pembiayaan (utang atau ekuitas) dan kerangka pengeluaran dalam diberikan dalam kondisi ekonomi dan pasar tertentu. Satu teori terakhir tentang keputusan ini adalah waktu Pasar hipotesis yang menyatakan bahwa perusahaan mencari jenis pembiayaan lebih murah terlepas dari tingkat saat ini mereka sumber daya internal utang, dan ekuitas.

Keputusan dividen

     Apakah untuk mengeluarkan dividen, dan apa jumlah, dihitung terutama berdasarkan perusahaan belum dicadangkan laba dan produktif prospeknya untuk tahun mendatang. Jika tidak ada peluang positif NPV, proyek yaitu di mana kembali melebihi hurdle rate, maka manajemen harus mengembalikan kelebihan uang tunai kepada investor . Ini arus kas bebas terdiri dari kas yang tersisa setelah semua biaya usaha telah terpenuhi. 

     Sebagai contoh, investor dalam " stock Pertumbuhan ", berharap bahwa perusahaan akan, nyaris menurut definisi, mempertahankan pendapatan sehingga dapat mendanai pertumbuhan internal. Dalam kasus lain, meskipun kesempatan saat ini NPV negatif, manajemen dapat mempertimbangkan "fleksibilitas investasi" / hadiah potensial dan memutuskan untuk mempertahankan arus kas.

     Manajemen juga harus memutuskan pada bentuk pembagian dividen, pada umumnya seperti uang tunai dividen atau melalui pembelian kembali saham . Berbagai faktor dapat dipertimbangkan: dimana pemegang saham harus membayar pajak atas dividen , perusahaan dapat memilih untuk mempertahankan pendapatan atau untuk melakukan pembelian kembali saham, dalam kedua kasus meningkatkan nilai saham yang beredar. Atau, beberapa perusahaan akan membayar "dividen" dari saham bukan secara tunai; melihat tindakan korporasi . kebijakan dividen adalah nilai netral.

Manajemen Modal Kerja

     Keputusan yang berkaitan dengan modal kerja dan pembiayaan jangka pendek yang disebut sebagai manajemen modal kerja. Ini melibatkan mengelola hubungan antara perusahaan aset jangka panjang dan perusahaan -kewajiban jangka pendek . 

     Seperti di atas, tujuan dari Corporate Finance adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam konteks jangka panjang, modal keputusan investasi, nilai perusahaan ditingkatkan melalui tepat memilih dan pendanaan investasi NPV positif. Investasi ini, pada gilirannya, mempunyai implikasi dalam hal arus kas dan biaya modal .


     Tujuan dari manajemen modal kerja karena itu untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi , dan bahwa ia memiliki arus kas yang cukup untuk membayar hutang jangka panjang, dan untuk memenuhi baik hutang jangka pendek yang jatuh tempo dan biaya operasional yang akan datang. Dengan demikian, nilai perusahaan ditingkatkan kapan, dan jika, pengembalian modal melebihi biaya modal.

Kriteria Keputusan 

     Modal kerja adalah jumlah modal yang tersedia bagi organisasi. Artinya, modal kerja adalah perbedaan antara sumber daya dalam bentuk tunai atau cepat dapat dijadikan kas (Aktiva Lancar), dan persyaratan kas (Kewajiban Lancar). Akibatnya, keputusan yang berkaitan dengan modal kerja selalu saat ini, yaitu jangka pendek, keputusan. 

     Selain cakrawala waktu , keputusan modal kerja berbeda dari keputusan penanaman modal dalam hal diskon profitabilitas pertimbangan dan; mereka juga "dibalik" sampai batas tertentu. (Pertimbangan untuk nafsu makan Risiko dan target kembali tetap sama, meskipun beberapa kendala - seperti yang dikenakan oleh persyaratan pinjaman - mungkin lebih relevan di sini). 

     keputusan manajemen modal kerja sehingga tidak diambil atas dasar yang sama dengan keputusan jangka panjang, dan manajemen modal kerja berlaku kriteria yang berbeda dalam pengambilan keputusan : pertimbangan utama adalah (1) arus kas / likuiditas dan (2) keuntungan / pengembalian modal (dari arus kas yang mungkin lebih penting). 

• Secara luas digunakan untuk mengukur sebagian besar arus kas adalah siklus operasi bersih, atau siklus konversi kas . Ini merupakan selisih waktu antara pembayaran tunai untuk bahan baku dan pengumpulan kas untuk penjualan. Siklus konversi kas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengubah sumber daya menjadi uang tunai. Karena nomor ini secara efektif sesuai dengan waktu yang kas perusahaan terikat dalam operasi dan tidak tersedia untuk kegiatan lain, manajemen secara umum bertujuan untuk jumlah bersih yang rendah. (Langkah lainnya adalah siklus operasi kotor yang sama dengan siklus operasi bersih kecuali bahwa hal itu tidak memperhitungkan jangka waktu penangguhan kreditur.) 

• Dalam konteks ini, ukuran paling berguna profitabilitas adalah Return on capital (ROC). Hasilnya ditunjukkan sebagai persentase, dihitung dengan membagi laba yang relevan selama 12 bulan dengan modal bekerja; Imbal hasil ekuitas (ROE) menunjukkan hasil ini untuk perusahaan pemegang saham. Seperti di atas, nilai perusahaan ditingkatkan kapan, dan jika, pengembalian modal, melebihi biaya modal . tindakan ROC Oleh karena itu berguna sebagai alat manajemen, dalam arti bahwa mereka link kebijakan jangka pendek dengan pengambilan keputusan jangka panjang.


Manajemen modal kerja 

Dipandu oleh kriteria di atas, manajemen akan menggunakan kombinasi kebijakan dan teknik untuk pengelolaan modal kerja . Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola aktiva lancar (biasanya kas dan setara kas , persediaan dan debitur ) dan pembiayaan jangka pendek, sehingga arus kas dan pengembalian yang diterima.

• Manajemen kas . Identifikasi saldo kas yang memungkinkan untuk bisnis untuk memenuhi hari ke beban hari, namun mengurangi biaya tunai memegang.

• Manajemen persediaan. Mengidentifikasi tingkat persediaan yang memungkinkan untuk produksi terganggu tetapi mengurangi investasi di bahan baku - dan meminimalkan biaya penataan kembali - dan karenanya meningkatkan arus kas; melihat Supply chain management ; Just In Time (JIT); Ekonomi order quantity (EOQ); produksi Ekonomi kuantitas (EPQ).

• Debitur manajemen. Identifikasi yang sesuai kebijakan kredit , persyaratan kredit yakni yang akan menarik pelanggan, sehingga dampak pada arus kas dan siklus konversi kas akan diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan karenanya Pengembalian Modal (atau sebaliknya), lihat Diskonto dan tunjangan .

• Pendanaan jangka pendek. Identifikasi sumber pembiayaan yang tepat, mengingat siklus konversi kas: persediaan tersebut idealnya dibiayai dengan kredit yang diberikan oleh pemasok, namun mungkin perlu untuk menggunakan bank pinjaman (atau cerukan), atau untuk "mengkonversi debitur untuk kas" melalui " anjak piutang ".

Hubungan dengan daerah lain di bidang keuangan
perbankan Investasi

     Penggunaan "corporate finance" istilah bervariasi di seluruh dunia. Di Amerika Serikat digunakan, seperti di atas, untuk menggambarkan kegiatan, keputusan dan teknik yang menangani banyak aspek perusahaan keuangan dan modal. Di Inggris dan Persemakmuran negara, istilah "corporate finance" dan "pemodal perusahaan" cenderung berhubungan dengan perbankan investasi - yaitu dengan transaksi di mana modal dibangkitkan untuk perusahaan. Ini mungkin termasuk
• modal pembangunan atau perluasan
• akuisisi atau penjualan perusahaan swasta
• demergers dan pengambilalihan perusahaan publik, termasuk kesepakatan publik-ke-swasta
• Manajemen buy-out, buy-in atau serupa perusahaan, divisi atau anak - biasanya didukung oleh ekuitas swasta
• Ekuitas isu oleh perusahaan, termasuk flotasi perusahaan di bursa saham diakui dalam rangka meningkatkan modal untuk pengembangan dan / atau untuk merestrukturisasi kepemilikan
• Meningkatkan modal melalui isu bentuk lain dari ekuitas, hutang dan efek yang bersangkutan untuk refinancing dan restrukturisasi usaha
• Pembiayaan bersama usaha, pembiayaan proyek, keuangan infrastruktur, kemitraan publik-swasta dan privatisasi
• masalah ekuitas sekunder, baik dengan cara menempatkan pribadi atau isu-isu lebih lanjut tentang pasar saham, terutama di mana dikaitkan dengan salah satu transaksi yang tercantum di atas.
• Budidaya hutang dan restrukturisasi hutang, terutama bila dikaitkan dengan jenis transaksi yang tercantum di atas

Manajemen risiko keuangan

     Manajemen risiko adalah proses pengukuran risiko dan kemudian mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengelola risiko. Manajemen risiko keuangan berfokus pada risiko yang dapat dikelola (" lindung nilai ") menggunakan diperdagangkan instrumen keuangan (biasanya perubahan harga komoditas , suku bunga , kurs mata uang asing dan harga saham ). Manajemen risiko keuangan juga akan memainkan peran penting dalam cash manajemen.

     Daerah ini berkaitan dengan keuangan perusahaan dalam dua cara. Pertama, perusahaan bisnis dan eksposur risiko pasar merupakan akibat langsung dari investasi sebelumnya dan keputusan Pembiayaan. Kedua, baik disiplin berbagi tujuan meningkatkan, atau melestarikan, perusahaan nilai . 

     Semua korporasi besar mempunyai tim manajemen risiko, dan perusahaan kecil praktek informal, jika tidak formal, manajemen risiko. Ada perdebatan mendasar pada nilai "Manajemen Risiko" dan nilai pemegang saham bahwa pertanyaan keinginan pemegang saham untuk risiko mengoptimalkan versus mengambil eksposur risiko murni (peristiwa risiko yang hanya memiliki sisi negatif, seperti hilangnya nyawa atau anggota badan). Perdebatan nilai link manajemen risiko di pasar untuk biaya kebangkrutan di pasar itu. 

     Derivatif adalah instrumen yang paling umum digunakan dalam manajemen risiko keuangan. Karena derivatif unik kontrak cenderung mahal untuk membuat dan monitor, efektif keuangan manajemen risiko biaya metode yang paling biasanya melibatkan derivatif yang diperdagangkan di mapan pasar keuangan atau pertukaran . Derivatif ini standar termasuk opsi , kontrak futures , kontrak berjangka , dan swap . Lebih kedua generasi turunan dan disesuaikan dikenal sebagai eksotik perdagangan over the counter alias obat bebas . 

dan masyarakat keuangan Pribadi 

Corporate finance menggunakan alat dari hampir semua bidang keuangan. Beberapa alat yang dikembangkan oleh dan untuk perusahaan memiliki aplikasi yang luas untuk entitas selain perusahaan, misalnya, untuk kemitraan, perseorangan, organisasi-organisasi nirlaba, pemerintah, reksa dana, dan manajemen kekayaan pribadi. Namun dalam kasus lain penerapannya sangat terbatas di luar arena corporate finance. Karena menangani perusahaan dalam jumlah uang jauh lebih besar daripada individu, analisis telah berkembang menjadi sebuah disiplin sendiri. Hal ini dapat dibedakan dari keuangan pribadi dan keuangan publik .

Keuangan Perusahaan di bagi menjadi 3 :

     1. Divestasi
Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru.

Motif :
Perusahaan memiliki beberapa motif untuk divestasi.

Pertama, sebuah perusahaan akan melakukan divestasi (menjual) bisnis yang bukan merupakan bagian dari bidang operasional utamanya sehingga perusahaan tersebut dapat berfokus pada area bisnis terbaik yang dapat dilakukannya. Sebagai contoh, Eastman Kodak, Ford Motor Company, dan banyak perusahaan lainnya telah menjual beragam bisnis yang tidak berelasi dengan bisnis utamanya.

Motif kedua untuk divestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Divestasi menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan karena divestasi merupakan usaha untuk menjual bisnis agar dapat memperoleh uang. Sebagai contoh, CSX Corporation melakukan divestasi untuk berfokus pada bisnis utamanya yaitu pembangunan rel kereta api serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat membayar hutangnya pada saat ini.

Motif ketiga bagi divestasi adalah kadang-kadang dipercayai bahwa nilai perusahaan yang telah melakukan divestasi (menjual bisnis tertentu mereka) lebih tinggi daripada nilai perusahaan sebelum melakukan divestasi. Dengan kata lain, jumlah nilai aset likuidasi pribadi perusahaan melebihi nilai pasar bila dibandingkan dengan perusahaan pada saat sebelum melakukan divestasi. Hal ini memperkuat keinginan perusahaan untuk menjual apa yang seharusnya bernilai berharga daripada terlikuidasi pada saat sebelum divestasi.

Motif keempat untuk divestasi adalah unit bisnis tersebut tidak menguntungkan lagi. Semakin jauhnya unit bisnis yang dijalankan dari core competence perusahaan, maka kemungkinan gagal dalam operasionalnya semakin besar.

Metode Divestasi :
Beberapa perusahaan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi proses divestasi beberapa divisi. Mereka mempublikasikan informasi tentang divisi mana saja yang ingin mereka jual pada situs resmi mereka sehingga dapat dilihat oleh perusahaan lain yang sekiranya tertarik untuk membeli divisi tersebut. Sebagai contoh, Alcoa telah mendirikan sebuah online showroom yang menampilkan divisi yang mereka jual. Dengan melakukan komunikasi secara online, Alcoa telah mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk membiayai divisi yang bergerak pada hotel, usaha transportasi, dan urusan pertemuan.

     2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Bahasa Inggris: Rights Issue) atau disingkat HMETD dalam pasar modal Indonesia adalah hak yang diperoleh para pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham suatu perseroan terbatas untuk menerima penawaran terlebih dahulu apabila perusahaan sedang menjalani proses emisi atau pengeluaran saham-saham dari saham portopel atau saham simpanan. Hak tersebut diberikan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan dan jumlah yang berhak diambil seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki secara proporsional.

     3. Kebangkrutan.
Kebangkrutan adalah ketidakmampuan yang dinyatakan secara legal oleh individu atau organisasi untuk membayar kreditur mereka.
Kebangkrutan telah dicatat di Perjanjian Lama dan Timur Jauh.

Estimasi Penjualan

Estimasi penjualan untuk bisnis Anda didasarkan pada penilaian Anda: keuntungan dari produk atau layanan, pelanggan, ukuran pasar Anda, dan pesaing Anda. Ini harus mencakup penjualan dalam unit dan Rupee untuk tahun berikutnya tiga, dengan tahun pertama dipecah oleh kuartal kalau itu sesuai untuk industri Anda. Angka-angka ini akan sangat penting untuk dokumen keuangan lain yang Anda hadir nanti dalam rencana.
Gunakan ringkasan satu-ayat untuk membenarkan proyeksi anda. Pastikan untuk menggunakan pernyataan ringkas tentang apa set terpisah produk atau jasa dari perusahaan lain di pasar. Sertakan diskusi singkat dari setiap komitmen pelanggan. Juga menyatakan mengapa anda membayangkan basis pelanggan Anda tumbuh, dan menunjukkan bagaimana Anda akan mengumpulkan bisnis ini.

Tips
• Jika Anda memperoleh penjualan rata-rata per pelanggan dari asosiasi informasi perdagangan, penelitian, atau wawancara dengan pemilik bisnis dalam upaya serupa, mengutip sumber-sumber di bagian ini untuk memberikan kredibilitas ke nomor yang Anda dasar proyeksi penjualan Anda.

• Jangan menggunakan kata "konservatif" ketika menjelaskan proyeksi penjualan Anda.Lender digunakan untuk melihat proyeksi sebelumnya ini istilah yang biasanya sesuatu tetapi konservatif.

• Jangan membuat proyeksi aneh. Mereka akan merusak kredibilitas Anda sebagai orang bisnis terkemuka. Kesalahan umum adalah asumsi bisnis Anda akan memiliki beberapa tahun sederhana dan kemudian peningkatan dramatis dalam penjualan ketika "pasar lepas landas."
Estimatis Produk
adalah penentuan yang akurat untuk menentukan strategi pemasaran yang lebih efisien bahwa salah satu dari mereka menggunakan Alat Estimasi Produksi (AEP). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas tertinggi AEP.

AEP tes yang dilakukan terhadap efektivitas dua model pengukuran modifikasi AEP 40 cm x 40 cm dan 50 cm x 50 cm dengan dua cara mengukur, yang pertama adalah di 4 titik pengukuran (4 kuadran kanopi tanaman) dan yang kedua adalah dalam 6 poin pengukuran (6 kuadran kanopi tanaman). Sampel sebanyak 30 pohon jeruk produktif, dihitung kepadatan buah dalam AEP untuk kemudian berkorelasi dengan jumlah buah per pohon.
Hasilnya menunjukkan bahwa yang paling efektif adalah AEP AEP berukuran 50 cm x 50 cm dengan 4 kuadran titik pengukuran. Hal ini didasarkan pada Standard Error Estimasi koefisien terendah dan tertinggi 38,85 korelasi 0,732 dengan model regresi linier Y = 14,69 + 13.31X.


Estimatis Pembelian Barang Langsung.
adalah pembelian barang secara langsung, baik berupa langsung maupun sistem online. estimatis ini sangat menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. karena penjual bisa memprodukan barang daganganya dengan cara sistem online, dan si pembeli juga dapat lebih menghuntungkan dan menghematkan.

karena pembeli tidak perlu meluangkan waktu yang lama untuk datang dan pergi ke sana. cukup hanya dengan berada di depab komputer dan memilih barang mana yang akan di belinya. lalu mentransferkan jumlah uang yang sudah tertera, dengan cara seperti itu pihak pembeli maupun pihak penjual dapat memperolehkan keuntungan.

Estimatis Pemakaian Barang Langsung
adalah barang yang bisa langsung di gunakan tanpa memerlukan proses terlebih dahulu, atau barang yang sudah di beli bisa langsung di pakai atau di gunakan.
sebagai contoh :
pakaian, mobil, makanan ataupun minuman, dll.

barang-barang itu bisa langsung di pakai tanpa di proses lagi seperti barang yang lain.

Upah Langsung
adalah upah yang di berikan atasan atau manajer tanpa atau lewat perantara, upah ini di berikan langsung kepada orangnya langsung ataua kepada karyawan itu sendiri. tidak di lakukan dengan sistem kartu kredit.


Estimasi Beban Fabrikase
adalah estimasi yang menjelaskan tentang beban pabrikasi,


Estimasi Harga Pokok Penjualan
adalah harga yang sudah mutlak atau harga pokok barang yang di jual tanpa bisa mengalami perubahan, harga ini sudah mutlak di berikan oleh sie penjual untuk sie pembeli agar tidak terjadi negoisasi dalam penjualan barang ini.


Estimasi Beban Penjualan
adalah beban sie penjual karena terdapat beberapa faktor yang membuat perusahaan atau sie penjual oeleh pihak-pihak tertentu.
misalkan beban pajak, kerusakan barang-barang, apapun yang membuat perusahaan menjadi beban.

Estimasi Beban Administrasi
Beban administrasi perusahaan yang fokus dari kepentingan politik pada saat ini. Badan Penelitian Eim estimasi total biaya administrasi di sektor pekerjaan sementara.
Penyebab utama dari ukuran biaya administrasi di sektor pekerjaan sementara adalah:
• tingginya jumlah pekerja pekerjaan sementara dan tingginya laju perubahan pada pekerja pekerjaan sementara (rata-rata tahunan: 1,3 juta pendaftaran, 1,1 juta penempatan dan 15,6 juta pembayaran remunerasi);
• perubahan undang-undang banyak dan perubahan kecil yang menghadapi sektor pekerjaan sementara;
• penerapan sistem pembayaran remunerasi mingguan (bukan bulanan atau per 4 minggu), yang melekat pada penggunaan pekerja flex.


Estimasi Laba Rugi
adalah laporan keuangan suatu perusahan yang menunjukan keuntungan atau kerugian. di mana semua laporan keuangan di tunjukan pada estimasi ini, karena dengan estimasi ini perusahaan ini bisa mengetahui apakah perusahaan ini mendapatkan keuntungan atau laba ataupun memperoleh kerugian.

Estimasi Kas
adalah laporan keuangan yang menunjukan berapa uang yang di punyai oleh perusahaan itu, karena dengan adanya kas perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah uang atau kas yang ada.
apakah perusahan tersebut memperoleh keuntungan atau kenaikan kas atau bahkan memeproleh penurunan kas.




Sumber :

• http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Keuangan_perusahaan
• www.goggle.com
• http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_finance
• http://nepal.smetoolkit.org/nepal/en/content/en/804/Estimated-S